Hari Tani Nasional Diperingati Setiap 24 September, Berikut Sejarahnya!

Hari Tani Nasional Diperingati Setiap 24 September, Berikut Sejarahnya!

Hari Tani Nasional diperingati di Indonesia pada tanggal 24 September. Pada masa pemerintahan Ir Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, Hari Tani Nasional ditetapkan.

Kisah Dibalik Terciptanya Hari Tani Nasional

Dengan keputusan presiden n. 169/1963, Presiden Soekarno menetapkan Hari Tani Nasional untuk pertama kalinya. Keputusan presiden ini dikeluarkan dalam rangka pengesahan undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pertanian (UUPA), yang mensyaratkan pelaksanaan reforma agraria.

Penyelenggaraan Hari Tani Nasional merupakan puncak ibadah bagi rakyat tani Indonesia. Sejak UUPA lahir setelah melalui proses panjang yang berlangsung hingga 12 tahun, telah menjadi sesuatu yang signifikan bagi Indonesia.

UUPA tahun 1960 merupakan semangat yang akan menjadi landasan bagi upaya reformasi struktur agraria Indonesia yang lamban dan sarat kepentingan beberapa golongan akibat warisan kolonialisme. Pemerintah Indonesia terus berupaya menetapkan undang-undang pertanahan yang baru untuk menggantikan undang-undang pertanahan kolonial setelah merdeka dari jajahan Belanda. 

Hari Tani Nasional

Awal Mula UUPA

Pada tahun 1948, pemerintah membentuk Panitia Pertanian Yogya, dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Program yang diperkenalkan 12 tahun setelah pembentukan Panitia Pertanian Yogya ternyata mengalami beberapa dinamika, termasuk gejolak politik. 

Panitia Pertanian Yogya berganti nama menjadi Panitia Pertanian Jakarta pada tahun 1951 dan Jakarta berganti nama menjadi Ibukota Indonesia. Namanya pun berubah, hingga menjadi proyek Sadjarwo pada 1960. Di bawah kepemimpinan Haji Zainul Arifin, Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) mengesahkan UU Pokok Agraria pada 1960.

Karena merupakan perwujudan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (naskah asli), yang menyatakan: “Bumi dan kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”,’ UUPA memiliki dua arti penting bagi bangsa Indonesia. 

Selanjutnya, UUPA menandakan penggulingan hukum tanah kolonial dan penemuan hukum tanah nasional berdasarkan realitas kehidupan masyarakat. Secara umum, yang disarankan atau ditegaskan dalam tujuan UUPA adalah pengetahuan dan tanggapan masyarakat Indonesia terhadap keserakahan dan kebrutalan hukum pertanian kolonial. 

Agrarische Wet 1870, sebuah undang-undang pertanian kolonial, menjamin hak Erfpacht hingga 75 tahun, serta hak pemegang hak untuk menggunakannya dan kemampuan untuk menggunakan tanah mereka sebagai jaminan untuk kredit. 

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang land reform, yang ditandatangani pada 24 September 2018, sebagai bukti komitmen politik pemerintah, yang dimulai kembali sejak 2014.

Perpres tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam transfer tanah, legalisasi dan sertifikasi. tanah untuk land reform dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga : Mengenal Kapal Kontainer, Masuk Kategori Kapal Besar Di Dunia Lho!

Dalam rangka Hari Tani Nasional tahun 2020, anggota Komite Nasional Pembaruan Tanah (KNPA) dan Gerakan Buruh Rakyat (Gebrak) akan menggelar demonstrasi serentak. Demonstrasi tersebut terjadi di 60 kabupaten di seluruh tanah air Indonesia. Mereka akan melakukan 60 poin tindakan simultan saat melakukan tindakan ini.

Tinggalkan Balasan